Wednesday, November 08, 2006

Uraian Waktu Presentasi Hukum Pidana Internasional

Indonesia adalah negara Maritim yang memangku Kawasan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dimana sebagian besar garis batas terluar dengan negara tetangga adalah laut. Disamping itu pula Indonesia sebagai Kawasan Jalur perhubungan ekonomi akan memiliki banyak masalah di laut yang timbul akibat dari tingginya intensitas pemanfaatannya oleh negara – negara pengguna. Salah satu permasalahan yang menonjol yang sering terjadi di Perairan Indonesia adalah masalah perompakan atau pembajakan di laut. Sering terjadinya pembajakan di Alur Laut Kepulauan Indonesia yang antara lain di Selat Malaka, banyak disoroti oleh Dunia Internasional dan hal ini menimbulkan citra buruk Indonesia terutama di bidang penegakan hukum di laut. TNI AL Selaku pengemban misi pengaman seluruh wilayah perairan yurisdiksi nasional, tentunya terpanggil bersama – sama dengan instansi lain terkait untuk secara maksimal mengamankan wilayah laut, terutama jalur – jalur pelayaran tersebut. Guna melaksanakan fungsi pengamanan tentunya harus ada sarana dan prasarana yang memadai, antara lain harus ada Armada Laut yang kuat yang mampu mengawasi seluruh wilayah Laut Indonesia terutama wilayah – wilayah yang rawan terjadi tindak kriminal di laut. Disamping ini pula perangkat hukum terutama Peraturan Perundang – undangan yang ada harus pula menjadi perioritas utama yang dapat memberi keleluasaan bertindak apabila para Penegak Hukum menemukan tindak kejahatan di laut. Khusus mengenai tindak pidana pembajakan di laut, terdapat satu pertanyaan menarik untuk dibahas yaitu : Apakah penyidik lain selain Polri terutama penyidik TNI AL berhak untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana pembajakan di laut ?. Hal ini terkait dengan permasalahan bahwa pasal – pasal mengenai tindak pidana pembajakan di laut diatur dalam Kitab Undang – undang Hukm Pidana (KUHP) yang penyidiknya adalah Polri. Pasal 284 ayat (2) KUHAP dikatakan bahwa “Dalam waktu dua tahun setelah undang – undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang – undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai Ketentuan Khusu Acara Pidana sebagaimana tersebut pada undang – undang tertentu, sampai ada perubahan atau dinyatakan tidak berlaku lagi “. Mengingat ketentuan mengenai pasal 284 ayat (2) KUHAP di atas maka dapat disimpulkan bahwa Undang – undang mengakui pula keberadaan penyidik diluar penyidik Polri . Menyangkut masalah – masalah pembajakan, pada jaman pemerintah penjajahan Belanda dikeluarkan suatu Produk Undang – undang yaitu dikenal dengan nama Ordonansi Lautan Teritorial dan Lingkungan Laut Larangan (Maritim)1939 atau dalam Bahasa Belanda dikenal dengan nama Territoriale Zee En Maritime Kringen Ordonantie (TZMO) 1939 yang diundangkan pada tanggal 18 Agustus 1939 : Stbl. 1939 N0. 442 yang mulai berlaku sejak tanggal 25 September 1939. Ordonansi ini masih tetap berlaku sampai sekarang dan belum dicabut oleh suatu peraturan perundang – undangan . Dalam Pasal 13 disebutkan bahwa : (1) Untuk memelihara dan mengawasi pentaatan ketentuan – ketentuan dalam Ordonansi ditugaskan kepada : Komandan Angkatan Laut Surabaya dan Komandan - Komandan Kapal – Kapal Perang Negara dan Kamp – kamp Penerbangan dari Angkatan Laut. Nahkoda – nahkoda dan Jawatan Pelayaran Negara dan Nahkoda – nahkoda perambnuan (Babakening) dan penerangan Pantai, orang – orang yang di bawah perintah Komandan – komandan, Petor – petor (Gezghebbers) dan Nahkoda – nahkoda yang untuk dilengkapi dengan Surat Perintah Perwira – perwira AL yang diserahi tugas pimpinan atas Kapal Daerah. Syahbandar dan pegawai – pegawai yang bertugas semacam itu, Pandu – pandu Laut (Loodsen), pula juragan – juragan dan kapal daerah dan selanjutnya orang – orang yang ditunjuk oleh Kepala Staf Angkatan Laut. (2) Sekedar demikian itu diperlukan untuk menjamin hak – hak negara, maka dengan pemeliharaan dan pengawasan termasuk dalam ayat (1), juga ditugaskan kepada Pegawai – pegawai dan Bea Pengeluaran dan Cukai. Dalam pasal 14 disebutkan : “Selain dari Orang – orang yang pada umumnya diwajibkan mengusut Perbuatan – perbuatan yang dapat dihukum, maka orang –orang yang tersebut dalam pasal diatas berhak untuk mengusut tindak pidana menurut atau berdasarkan ordonansi ini, juga pelanggaran – pelanggaran tersebut diatas ketentuan – ketentuan Larangan mengenai pemasukan pengeluaran dan pengangkatan melalui lautan dan atas perbuatan – perbuatan yang dapat dihukum sebagai mana tercantum dalam Pasal 167 dan 168, sekedar apabila pasal – pasal ini berhubungan dengan memasuki tanpa hak Stasiun pandu Kapal – kapal penerangan dan organisasi penerangan Pantai, Pasal – pasal 196 s/d 199, 324 s/d 326, 438 s/d 443, 447 s/d 451, 437 dan 564 s/d 566 KUHP”. Tentang pasal 438 s/d 443 KUHP yang disebutkan pada pasal 14 TZMKO diatas adalah tidak pidana menyangkut pembajakan di laut (Pasal 438 KUHP), Pembajakan di Pesisir (Pasal 440 KUHP), Pembajakan di sungai (Pasal 441 KUHP), sedangkan pasal 442 dan 443 KUHP mengatur tentang Orang – orang yang bekerja sebagai nahkoda maupun ABK dan Kapal – kapal (Perahu) yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pembajakan tersebut. Tentang ketentuan dalam pasal 13 TZMKO ada beberapa pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pentaatan ketentuan dalam ordonansi ini yaitu : 1. Komandan Angkatan Laut Surabaya. 2. Komandan – komandan Kapal Perang Negara. 3. Kamp – kamp Penerbangan Angkatan Laut. 4. Nahkoda – nahkoda dari Jawatan Negara. 5. Nahkoda – nahkoda Perambuan dan Penerangan Pantai. 6. Orang – orang dibawah perintah Komandan – komandan. 7. Petor – petor. 8. Nahkoda – nahkoda yang dilengkapi surat perintah. 9. Perwira –m perwira Angkatan Laut yang memimpin kapal daerah. 10. Syahbandar. 11. Pandu – pandu Laut. 12. Juragan – juragan kapal daerah. 13. Orang – orang yang ditunjuk oleh Kepala Staf Angkatan Laut. 14. Pegawai Bea Pengeluaran dan Cukai. Semua pihak yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan tersebut diatas diberi tugas pula untuk melakukan pengusutan atau penyidikan sebagai mana tercantum dalam pasal 14 TZMKO. Apabila kita menganalisa ketentuan pasal 13 dan pasal 14 TZMKO diatas dapat disimpulkan bahwa kewenangan penyidikan yang diberikan oleh Undang – undang kepada Instansi lain, yang diatur secara jelas dan tegas, bukan merupakan penafsiran Hukum, tetapi merupakan suatu pelaksanaan dari aturan Hukum. Dengan demikian kewenangan tersebut juga memiliki dasar Hukum yang kuat. Salah satu contoh kasus menyangkut penerapan pasal 14 TZMKO Staatablad No. 442 adalah dalam kasus pembajakan Kapal MT Selayang yang disergap oleh Lanal Balikpapan. Dalam kasus initernyata berkas perkara dapat diterima oleh Kejaksan Negeri Balikpapan dan selanjutnya telah disidangkan di Pengadilan Negeri Balikpapan pada Tanggal 2 Februari 2002 dan telah diputuskan dengan Hukuman Penjara 4 Tahun 6 Bulan. Menyangkut kewenangan penyidikan dalam kasus – kasus pembajakan haruslah dilakukan dengan mengedepankan saling Koordinasi antar Instansi terkait, terutama unsur Kepolisian RI yang juga memiliki kewenangan penyidikan yang sama, agar tujuan dari Fungsi – fungsi pengamanan di Laut. Terutama demi terciptanya keamanan pada jalur pelayaran Internasional dapat terwujud.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home